Slider


Korupsi Mega Proyek Meikarta

ilustrasi sumber: pixabay.com

JAKARTA — Lagi-lagi tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), kali ini  pegawai dan pejabat di Pemerintahan Kabupaten Bekasi bersama pihak swasta pada hari minggu (14/10). Kejadian tersebut diduga terkait  dengan perizinan megaproyek perumahan Meikarta di Cikarang, Bekasi.

Menurut Basaria Panjaitan Wakil Ketua, Senin (15/10), "Kami (KPK) menduga ada transaksi terkait proses perizinan properti di Bekasi,". Sejak pertengahan tahun 2017, proyek Meikarta yang dikerjakan Lippo Cikarang, anak perusahaan Lippo Group, dipromosikan sebagai kawasan hunian terjangkau yang akan membentuk semacam kota tersendiri di Cikarang dengan luas 500 hektare (ha).

Dalam OTT tersebut, tim KPK mengamankan sekitar 10 orang. Lebih lanjut lagi, Basaria Panjaitan menuturkan, operasi dilakukan sejak Ahad (14/10) siang di Bekasi dan sekitarnya, beberapa yang ditangkap tersebut terdiri atas unsur pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) Kabupaten Bekasi. "Sampai dini hari ini, sekitar 10 orang dibawa ke kantor KPK untuk proses klarifikasi lebih lanjut. Dari unsur pejabat dan PNS Pemkab Bekasi dan swasta," kata dia.

Sementara itu Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menambahkan, penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang diterima dan mulai diselidiki KPK sejak November 2017 lalu. Kemudian KPK mengidentifikasikan ada penyerahan uang dari Taryudi, seorang konsultan Lippo Group, kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi pada Ahad (14/10) pagi.

Dan kemudian KPK mulai bergerak meringkus Taryudi di area Perumahan Cluster Bahama, Cikarang, pada pukul 11.05. KPK menyita uang senilai 90 ribu dolar Singapura dan Rp 23 juta yang berada didalam mobil Trayudi . Kemudian berlanjut melakukan sejumlah penangkapan lainnya.

Terkait terseretnya Meikarta dalam OTT KPK, mantan wakil gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, pihaknya sudah memberikan rekomendasi pada bupati Bekasi untuk penggunaan lahan seluas 84,6 ha di Cikarang, Jawa Barat, untuk Meikarta. Namun, saat menjabat, ia tidak mengeluarkan rekomendasi penggunaan lahan hingga 500 ha. "OTT-nya karena apa? IMB? Amdal? kan enggak tahu. Yang jelas, siapa yang ber buat, dia akan kena," kata dia



Sumber: Republika newspaper (selasa, 16/10/18)













Post a Comment

0 Comments