Slider


KPK Tangkap Tangan, Direksi Sinar Mas Jadi Tersangka

ilustrasi, sumber: pixabay.com

JAKARTA-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tujuh orang tersangka setelah mengamankan 13 orang dalam operasi tangkap tangan di Jakarta pada Jumat (26/10). Penetapan tersangka yang salah satunya adalah petinggi perusahaan Sinar Mas terkait dugaan tindak pidana korupsi di DPRD Kalimantan Tengah.

Petinggi PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Edy Saputra Suradja. Edy merupakan wakil direktur utama SMART yang juga direktur PT Bina Sawit Abadi Pratama (BAP), anak usaha Sinar Mas.

Selain Edy, terdapat tersangka lain dari pihak swasta, yakni Willy Agung Adipradhana selaku CEO PT BAP wilayah Kalimantan Tengah bagian barat dan Teguh Dudy Zaldy selaku manajer legal PT BAP.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyebutkan, ketiganya diduga memberikan suap berupa sejumlah uang kepada para anggota DPRD Kalteng untuk kepentingan tertentu. Dalam keterangannya, Syarif menuturkan, sejumlah anggota Komisi B DPRD Kalteng diduga telah menerima uang dari petinggi PT BAP terkait pengawasan DPRD Kalimantan Tengah atas pembuangan limbah ke Danau Sembuluh.

"KPK menduga pemberian terkait pengawasan ini kerap terjadi, KPK menyesalkan hal ini, karena hal ini akan melemahkan fungsi krusial DPRD untuk melakukan check dan balances," ujar Syarif.

Ada empat orang tersangka yang diduga sebagai pihak penerima, yaitu Ketua Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Borak Milton (BM), Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah PUN (Punding LH Bangkan), anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Arisavanah (A), dan anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Edy Rosada (ER).

Head of Corporate Communications PT SMART Tbk Wulan Suling mengatakan, pihaknya akan turut bekerja sama dengan KPK. "Sebagai perusahaan yang taat hukum, kami menghormati dan akan bekerja sama untuk membantu segala proses yang tengah berjalan," kata Wulan, Sabtu (27/10).

"Muncul pembicaraan 'kita tahu sama tahu lah'," ungkap Syarif. Lobi-lobi PT BAP dilakukan setelah masyarakat memprotes dan melaporkan adanya pencemaran di Danau Sembuluh akibat pembuangan limbah sawit yang diduga berasal dari PT BAP. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti oleh DPRD Kalimantan Tengah dengan memanggil PT BAP.

Lobi PT BAP berujung dengan pemberian uang Rp 240 juta yang saat ini dijadikan barang bukti. "Diduga selain Rp 240 juta, anggota Komisi B Kalimantan Tengah juga menerima pemberian lainnya dari PT BAP yang sedang dalam proses pendalaman," ujar Syarif



Sumber: Republika newspaper, minggu 28/10/18

Post a Comment

0 Comments